Beranda > Artikel > Perlakuan PPh atas Perbankan Syariah – Konsultan Pajak

Perlakuan PPh atas Perbankan Syariah – Konsultan Pajak

konsultan pajak. Terhadap Perbankan Syariah juga berlaku ketentuan UU PPh (UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2011 yang mulai berlaku pada 19 Agustus 2011. Artinya penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Perbankan Syariah juga dikenai PPh.
Perlakuan PPh atas bonus, bagi hasil, dan margin keuntungan yang diterima atau diperoleh Perbankan Syariah dari transaksi pemberian dana kepada nasabah sesuai perlakuan PPh atas bunga. Sementara penghasilan atau imbalan lainnya yang diterima atau diperoleh Perbankan Syariah dari penerima dana dikenai PPh sesuai ketentuan tentang transaksi antara Perbankan Syariah dengan penerima dana.
Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2011 juga mengatur aspek PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Nasabah Penyimpan dan Nasabah Investor. Seperti halnya bonus, bagi hasil dan margin keuntungan yang diterima atau diperoleh Perbankan Syariah, perlakuan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Nasabah Investor atau Penyimpan dari Perbankan Syariah juga mengikuti ketentuan PPh atas bunga. Penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh Nasabah Investor atau Penyimpan selain dari investasi dikenai PPh sesuai ketentuan UU PPh.
Biaya-biaya yang dapat diperhitungkan Perbankan Syariah adalah sama dengan usaha-usaha lainnya, yaitu mengikuti ketentuan Pasal 6 dan 9 UU PPh, di mana jumlah yang dapat dibiayakan sesuai yang telah diperjanjikan dalam akad berdasarkan Prinsip Syariah. Yang tidak dapat dibiayakan oleh Perbankan Syariah hanyalah biaya penyusutan dalam rangka pembiayaan dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.
Jika terdapat pengalihan atau sewa harta yang semata-mata untuk memenuhi Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Perbankan Syariah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga tidak termasuk dalam pengertian pengalihan harta yang dimaksud dalam UU PPh;
2. Pengalihan harta tersebut dianggap pengalihan harta langsung dari pihak ketiga kepada Nasabah Penerima Fasilitas, yang dikenai PPh sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. konsultan pajak

taxminimagz

About these ads
Kategori:Artikel
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: