Target PLN Atasi Krisis Tak Tercapai

PT Perusahaan Listrik Negara kesulitan mengatasi berbagai persoalan kelistrikan di kawasan Indonesia bagian timur. Target tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir pada akhir Juni nanti terancam tidak tercapai.

Krisis kelistrikan itu bahkan terjadi di dua ibu kota provinsi, yaitu Palu dan Mataram. Karena prihatin atas kondisi kelistrikan di dua ibu kota provinsi itu, Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan menangis dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR, Selasa (18/5/2010) di Jakarta.

“Ini berat karena Palu itu tidak memiliki panas bumi, air tidak punya, angin tidak punya. Satu-satunya yang ada hanya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), itu pun terkendala dan tidak selesai-selesai,” kata Dahlan sambil menitikkan air mata.

Operasional PLTU milik swasta di daerah itu tersendat karena PLN membeli listrik terlalu murah sehingga pengembang tidak bisa membeli batu bara untuk bahan bakar pembangkit itu.

DPR Minta Ikut Belanjakan Anggaran

DPR meminta ikut berperan dalam membelanjakan anggaran negara, dengan usulan setiap anggota mendapatkan dana Rp10 miliar per tahun.

Dana itu akan digunakan mendanai kegiatan pembangunan di daerah pemilihan mereka masing-masing.

Dengan total anggota DPR yang mencapai 560 orang, maka dana yang perlu dialokasikan untuk hal itu mencapai Rp5,6 triliun setiap tahunnya.

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan hal itu telah dibicarakan di kalangan anggota Badan Anggaran yang menuntut peran lebih besar yakni sebagai eksekutor belanja di daerah pemilihan mereka.

Namun, dia menyebutkan usulan itu merupakan wacana yang hasil finalnya bergantung pada hasil perjuangan setiap fraksi di DPR.

“Mekanismenya seperti apa, itu belum ada. Mungkin itu [bujet untuk DPR] bisa dimasukkan dalam SKPD [satuan kerja pemerintah daerah], masuk ke kas Kementerian Pekerjaan Umum, atau masuk dalam pos belanja bantuan sosial,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Harry menyebutkan apabila pemerintah dan DPR menyepakati mekanisme tersebut, harus dibuat aturan tegas dalam pemanfaatan dana itu dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ikut berperan untuk menghindari penyalahgunaan dana.

Dia menambahkan usulan tersebut bermula dari kesepakatan tidak resmi antara Komisi XI DPR dan pemerintah dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2010 berupa jatah anggaran khusus Rp2 triliun bagi 53 anggota Komisi XI DPR.

Aset Bank Indonesia 1000 trilyun

Aset Bank Indonesia (BI) bertambah Rp 51,68 triliun selama tahun 2009. Hal ini terungkap dalam publikasi laporan keuangan BI tahun 2009.

Penyumbang terbesar kenaikan aset bank sentral berupa surat berharga. Hingga akhir tahun 2009 lalu, nilai kepemilikan surat berharga BI mencapai Rp 538,37 triliun, naik dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 499,63 triliun. Sedangkan cadangan emas BI tercatat naik menjadi Rp 24,35 triliun. Naik tipis dari posisi tahun sebelumnya yang senilai Rp 22,23 triliun.

Sisi aktiva yang juga mengalami kenaikan adalah kepemilikan surat utang negara (SUN) RI di mana nilai di akhir 2009 sudah mencapai Rp 25,35 triliun. Pos hak tarik khusus juga meningkat drastis. Tahun 2008 lalu, hak tarik khusus BI hanya sebesar Rp 366,06 miliar. Namun, akhir 2009 nilainya melejit naik menjadi Rp 25,87 triliun.

Adapun pos-pos lain di sisi aset seperti giro, deposito, uang asing, tagihan, penyertaan, dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali nilainya menurun bila dibandingkan tahun 2008 lalu.

Dengan komposisi tersebut, maka total aset bank sentral hingga akhir 2009 lalu mencapai Rp 915,875 triliun. Bertambah dari posisi setahun sebelumnya yang nilainya Rp 864,191 triliun.

Untuk sisi pasiva alias kewajiban, tercatat kewajiban bank sentral berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mencapai Rp 254,192 triliun. Melesat naik dari posisi tahun 2008 yang hanya sebesar Rp 175,342 triliun.

Kewajiban yang juga naik adalah yang berupa Fasilitas SBI (FaSBI). Tahun lalu, FaSBI hanya senilai Rp 75,67 triliun. Tahun 2009, nilainya melonjak menjadi Rp 82,37 triliun. Total kewajiban yang ditanggung oleh BI hingga akhir 2009 lalu mencapai Rp 822,36 triliun.

sumber : kompas.com

Toyota Minta Pemerintah Dukung Investasi

Managing Officer Toyota Motor Corporation (TMC) Matsuhiro Sonoda meminta pemerintah Indonesia mendukung investasi asing di Indonesia, khususnya di sektor otomotif. Menurut Matsuhiro, dengan potensi pasar yang luas, Indonesia harus konsistensi menjaga iklim investasi. “Khususnya di sektor otomotif, sehingga kami tidak ragu untuk memperbesar investasi Toyota di Indonesia,” ujar dia, di Purwakarta, Kamis (17/12).

Toyota Motor Corp., lewat unit usahanya di Indonesia PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI), hari ini meresmikan perluasan pabrik di Purwakarta, Jawa Barat. Pengucuran dana investasi dilakukan secara bertahap sejak Juni 2007 hingga Agustus 2009, dengan nilai total investasi US$ 33 juta. Tahun ini, Toyota Corporation mengucurkan dana investasi sebesar US$ 19 juta. Wakil Presiden Boediono, pada sambutannya di peresmian perluasan pabrik PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI)

PT PAL Dapat Pinjaman 437 Milliar

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) cairkan pinjaman kepada PT PAL Indonesia (Persero) sebesar US$ 25,6 juta dan Rp 193,37 miliar atau secara total mencapai Rp 437 miliar untuk modal kerja dan restrukturisasi PT PAL. Melalui pinjaman ini PT PAL bisa meraih laba pada 2011.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PPA Renny O. Rorong dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Senin (21/12/2009).

“Laba mulai dibukukan pada tahun 2011. Cashflow PAL pada tahun 2013 membaik, sehingga akan mampu melakukan pembayaran

BCA Syariah Segera Beroperasi Tahun 2010

Setelah gagal meluncur September lalu, bank umum syariah (BUS) milik PT Bank Central Asia Tbk. memasang jadwal beroperasi yang baru, yaitu kuartal satu tahun 2010. Ketua Tim Persiapan Pendirian BCA Syariah, Yana Rosiana menuturkan, pengoperasian BUS sudah memasuki tahap akhir.

Beberapa persiapan yang sudah rampung antara lain penyediaan sumber daya manusia (SDM), produk, infrastruktur baik teknologi informasi maupun kantor, serta proses konversi. “Melihat hasil persiapan, kami pastikan paling lambat kuartal satu tahun depan BCA Syariah sudah bisa beroperasi,” jelas Yana, akhir pekan lalu.