PMK nomor : 130/PMK.011/2011 Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan badan

Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Surplus Bank Indonesia

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100/PMK.03/2011

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS SURPLUS BANK INDONESIA

Kurs Per 7 – 13 Maret 2011

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 120/KM.1/2011

 

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 07 Maret 2011 sampai dengan 13 Maret 2011, ditetapkan sebagai berikut :

1.	Rp	8,809.00		Untuk dolar Amerika Serikat (USD)
2.	Rp	8,944.13		Untuk dolar Australia (AUD)
3.	Rp	9,049.91		Untuk dolar Canada (CAD)
4.	Rp	1,638.80		Untuk kroner Denmark (DKK)
5.	Rp	1,130.91		Untuk dolar Hongkong (HKD)
6.	Rp	2,900.48		Untuk ringgit Malaysia (MYR)
7.	Rp	6,562.18		Untuk dolar Selandia Baru (NZD)
8.	Rp	1,579.29		Untuk kroner Norwegia (NOK)
9.	Rp	14,340.17		Untuk poundsterling Inggris (GBP)
10.	Rp	6,938.84		Untuk dolar Singapura (SGD)
11.	Rp	1,392.41		Untuk kroner Swedia (SEK)
12.	Rp	9,482.44		Untuk franc Swiss (CHF)
13.	Rp	10,738.49		Untuk yen Jepang (JPY)
14.	Rp	1,372.12		Untuk kyat Burma (BUK)
15.	Rp	195.36		Untuk rupee India (INR)
16.	Rp	31,661.99		Untuk dinar Kuwait (KWD)
17.	Rp	102.89		Untuk rupee Pakistan (PKR)
18.	Rp	202.78		Untuk peso Philipina (PHP)
19.	Rp	2,348.74		Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)
20.	Rp	79.55		Untuk rupee Sri Lanka (LKR)
21.	Rp	288.59		Untuk baht Thailand (THB)
22.	Rp	6,939.50		Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)
23.	Rp	12,219.67		Untuk EURO (EUR)
24.	Rp	1,340.47		Untuk yuan China (CNY)
25.	Rp	7.84		Untuk won Korea (KRW)

 

PER 57/PJ/2009 – Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif

Penjelasan Mengenai PPN Atas Impor / Penyerahan Kapal Tongkang

Pengantar Tata Cara Pengajuan Keberatan

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terhadap Wajib Pajak Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Surat Edaran Dirjen pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-80/PJ/2009
Ditetapkan tanggal 27 Agustus 2009

PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN