MUC Tax Consultants

29 Juli 2011 Tinggalkan komentar

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

MUC Consulting Group adalah perusahaan Konsultan Pajak  yang didukung oleh lebih dari 200 profesional di Jakarta, Surabaya dan Balikpapan. Para profesional ini terdiri dari dari berbagai latar keahlian dengan mayoritas di bidang perpajakan dan akuntansi. Sejak berdiri MUC sudah menangani lebih dari 300 klien dengan komposisi sebagai berikut:

–59% Perusahaan PMA,
–30% Perusahaan PMDN,
–5%  BUMN,
–5%  Pribadi, and
–1%  Yayasan, LSM, Koperasi dsb.

Hasil Survey Lembaga Internasional 

Selama tiga tahun berturut-turut (berdasarkan hasil survey pada tahun  2008  –  2010), MUC Registered Tax Consultants dimuat dalam buku International Tax Review untuk tahun 2009, 2010, 2011 sebagai salah satu konsultan yang terdepan di Indonesia dengan standard internasional. MUC Registered Tax Consultants dikelompokan dalam Tier ke 4.

Metodologi yang digunakan adalah dengan melakukan interview terhadap direktur-direktur perusahaan terkemuka di setiap negara, kemudian interview terhadap konsultan-konsultan pajak  yang dipilih, dimana konsultan pajak yang dijadikan responden tidak boleh memilih konsultannya sendiri.

Good Corporate Citizenship 

Visi MUC adalah menjadi konsultan terkemuka di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai etika dalam berbisnis. Agar sejalan dengan visi tersebut, MUC aktif berpartisipasi dalam “Indonesian Business Links”, yayasan non-profit yang mempromosikan ethical business practices di Indonesia http://www.ibl.or.id. Selain itu MUC juga menjadi anggota United Nations (UN) Global Compact, organisasi Internasional dibawah PBB yang mendukung 10 prinsip dasar sehubungan dengan Hak Asasi Manusia, Standar Ketenagakerjaan, Perlindungan Lingkungan dan Anti Korupsi http://www.unglobalcompact.org/ .

Sebagai anggota dari organisasi tersebut, MUC wajib menerapkan sepuluh prinsip dasar di atas dalam aktifitas bisnis sehari-hari dan mempromosikannya kepada klien, vendor maupun lingkungan sekitar. Setiap tahun MUC wajib membuat laporan mengenai aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengimplementasikan dan mempromosikan 10 prinsip diatas (CSR Report) kepada UN Global Compact.

Silahkan kunjungi Website resmi MUC Consulting Group : www.mucglobal.com

Komentar JK Soal Potensi Shortfall Penerimaan Pajak Rp120 Triliun

4 Agustus 2015 Tinggalkan komentar

Begini Komentar JK Soal Potensi Shortfall Penerimaan Pajak Rp120 Triliun

Pemerintah pasrah dengan penurunan atau shortfall penerimaan pajak 2015 yang diperkirakan mencapai Rp120 triliun.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku pihaknya tidak bisa memaksakan penerapan strategi menggenjot penerimaan pajak di saat pertumbuhan ekonomi melesu seperti yang terjadi sekarang, tak hanya di Indonesia tetapi juga kawasan regional.

Jika memaksakan penerimaan sesuai target, lanjutnya, hal itu justru akan menimbulkan kontraksi di masyarakat.

“Ya kita tidak bisa , kalau memang tidak bisa dicapai ya kita tidak bisa paksakan supaya jangan terjadi kontraksi yang besar di masyarakat,”ujarnya, Rabu (15/7/2015).

Dia menjelaskan, sejak awal penurunan penerimaan pajak memang terjadi akibat pertumbuhan ekonomi yang menurun dan tak sesuai target. Dengan demikian, target penerimaan pajak yang telah disusun sejak tahun lalu juga diyakini memiliki hasil yang berbeda. bisnis.com

Kategori:Berita Pajak

Data di Ditjen Pajak Tidak Bisa Langsung Digunakan

4 Agustus 2015 Tinggalkan komentar

Data di Ditjen Pajak tak bisa langsung digunakan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bak berperang dengan peluru kosong. Begitulah gambaran mengapa upaya Ditjen Pajak untuk mendongkrak penerimaan pajak tahun ini masih tak bertaji.

Meski ada kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak atau reinventing policy, perolehan pajak seret. Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, hanya 7,4% dari data wajib pajak (WP) yang bisa dimanfaatkan untuk reinventing policy. Ini berarti lebih dari 90% data WP yang dimiliki oleh Ditjen Pajak tidak valid.

Inilah sebabnya, dari target penerimaan pajak sebesar Rp 200 triliun, sampai semester I yang tercapai baru sebesar Rp 30 triliun. Dengan data yang tak valid, wajib pajak bisa mengelak mengakui keabsahan data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak.  Baca selanjutnya…

Kategori:Berita Pajak

Target PPh Badan Kian Sulit Tercapai

4 Agustus 2015 Tinggalkan komentar

Target PPh badan kian sulit tercapai

Kondisi ekonomi global telah menyeret ekonomi nasional ke jurang pelambatan. Tidak hanya di sektor makro dan finansial, pelambatan ekonomi juga membuat kinerja korporasi, seperti perusahaan publik menurun.

Depresiasi rupiah terhadap dollar AS menambah dalam penurunan kinerja emiten. Kondisi tersebut dipastikan bakal semakin membuat target penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh) badan jauh dari harapan.

Di semester I-2015, mayoritas emiten saham yang sudah melaporkan kinerja keuangannya mencatatkan rapor merah. Kalau tidak rugi, labanya merosot drastis. Bahkan laba bersih sekitar 20 emiten saham yang masuk daftar Indeks LQ-45, merosot drastis. Baca selanjutnya…

Kategori:Berita Pajak

Menkeu Pesimistis Target Pajak 2015 Tercapai

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro (antara/jessica wusang)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui ada kemungkinan target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp1.295 triliun pada akhir tahun tidak tercapai.

“Kami sudah hitung dengan skenario pesimistis, penerimaan pajak shortfallnya (bisa mencapai) Rp120 triliun,” katanya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu malam.

Menkeu menjelaskan perkiraan tersebut merupakan skenario terburuk apabila upaya ekstensifikasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak tidak berjalan efektif dan kondisi global belum membaik hingga akhir tahun.

Selain itu, penyerapan belanja juga diprediksi tidak sesuai perkiraan awal karena realisasi belanja kementerian lembaga yang lebih rendah, atau hanya mencapai kisaran 92 persen hingga 93 persen dari pagu yang ditetapkan.

Namun, Menkeu menyakini defisit anggaran masih berada dalam kisaran 1,9 persen hingga 2,2 persen terhadap PDB. Pemerintah mengantisipasi kemungkinan pelebaran defisit tersebut dengan memanfaatkan pinjaman multilateral dan bilateral atau menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL).

“Dua hal itu yang sepertinya berisiko, sehingga nanti realisasinya tidak sama dengan APBN yang sudah diundang-undangkan. Secara umum ‘outlook’ dari APBN-P masih aman dan terkelola. Perkiraan defisitnya 1,9 persen-2,2 persen. Memang masih ada pelebaran defisit tapi sama seperti tahun lalu,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan realisasi pendapatan negara hingga 22 Mei 2015 baru terkumpul Rp508,6 triliun atau 28,9 persen dari target dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun.

Penerimaan perpajakan baru tercapai Rp416,8 triliun atau 28 persen dari target. Realisasi tersebut lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar Rp422,2 triliun atau 33,9 persen dari APBN-P.

Sementara, realisasi belanja negara mencapai Rp552,5 triliun atau 27,8 persen dari pagu sebesar Rp1.984,1 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp310,8 triliun yang terbagi atas belanja kementerian lembaga Rp138,3 triliun dan belanja non kementerian lembaga Rp172,5 triliun.

“Belanja kementerian lembaga ada keterlambatan, salah satunya karena APBN-P baru disepakati pertengahan Februari. DIPA cair baru pertengahan Maret, dan ada perubahan nomenklatur utamanya Kemendikbud, sehingga pencairan baru bisa akhir April,” jelasnya. (republika)

Penghasilan tak Kena Pajak Bakal Naik, Ditjen Pajak tak Masalah

s284.photobucket.com

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama mengatakan rencana kenaikan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak akan terlalu mengganggu penerimaan pajak.

“Penerimaan akan dikompensasi dari kenaikan belanja para pekerja melalui pajak pertambahan nilai (PPN),” kata Mekar kepada Republika, Kamis (28/5).

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah mengajukan susulan kepada DPR RI agar penghasilan yang dikenakan pajak adalah yang di atas Rp 36 juta per tahun atau di atas Rp 3 juta per bulan. Saat ini, PTKP diberlakukan untuk penghasilan maksimal  sebesar Rp 24 juta per tahun atau Rp 2 juta per bulan.

Berdasarkan perhitungan sementara Ditjen Pajak, ujar Mekar, kenaikan PTKP tersebut akan menurunkan PPh sekitar Rp 1 triliun. Sementara potensi kenaikan PPN tidak lebih dari Rp 1 triliun.

Mekar menjelaskan, yang diharapkan dari kenaikan PTKP ini adalah efek multiplier di sektor ekonomi. Selain bisa mendongkrak daya beli masyarakat, juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Dari situ kita harapkan penerimaan pajak juga akan meningkat,” ujarnya. (republika)

Australia Proposed New Tax Legislation

Australian Government proposed new legislation to tighten tax loopholes for the large multinational companies which always avoid paying taxes.

By the new legislation, Australia will look for the companies with more than A$1 billion in global revenues that are found to have intentionally avoided paying tax in Australia. “Under this new law, that cheating companies will have to pay back double what they owe, plus interest.” Said Joe Hockey, Australian Ministry of Finance in front of the Parliament to Reuters yesterday.

Hockey told that Australia have identified 30 large multinational companies that may have diverted profits away from Australia to avoid paying their fair share of tax in Australia.

With the new measures, Australia will join Britain in leading a crackdown on multinational companies such as Google Inc (GOOGL.O),  Apple Inc (APPL.O), and Microsoft Corp (MSFT.O), focusing particularly on their alleged shifting of profits from high-tax countries to low or no tax regimes.

The Australian units of Google, Apple and Microsoft revealed earlier this year they were “under review” by the Australian Tax Office (ATO), which had declined to renew agreements with the companies on transfer pricing. That accounting practice, under which a company sets internal prices for goods to its subsidiaries, has been blamed for helping large companies minimize their tax bills by raising the cost of those goods to subsidiaries in high-tax regimes.

Under Australia’s leadership last year, the Group of 20 leading economies (G20) endorsed a set of common standards of sharing bank account information.

Apple’s revenues in Australia grew from around A$3.5 billion in 2010 to A$6.1 billion in 2013, while its taxable income went from A$166 million to A$240 million during the same period.

“I think if Australia really wants to protect its tax base, we really need to think about something like a Google Tax or this kind of unilateral action,” Said Anthony Ting, A professor in Sydney University.

Still, unilateral action is not without risks. “It’s unwise and ill-advised and irrational to depart from current approaches and agreements expressed in OECD rules,” Said George Barker, an expert on taxation law and economics at the Australian National University’s Centre for Law and Economics.

Kategori:Berita Pajak

Tidak Ada Ampun Untuk Penunggak Pajak

Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)konsultanpajaksurabaya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan bersama para penegak hukum di Republik ini tidak akan memberi ampun kepada para penunggak pajak pada tahun depan. Jika tak memperbaiki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di tahun ini, maka hukum yang akan berbicara.

Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito menegaskan, sosialisasi dan pembinaan Wajib Pajak hanya akan berlangsung tahun ini, sehingga Wajib Pajak diminta memanfaatkan seluruh fasilitas insentif pajak yang sudah diberi termasuk penghapusan sanksi administrasi dan sanksi bunga penagihan.

“Pelanggaran pajak adalah utang negara yang akan kami kejar kemanapun,” tegas dia saat Konferensi Pers Sosialisasi Penghapusan Sanksi Bunga di kantornya, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Edi Slamet menambahkan, Wajib Pajak dapat membayarkan pokok tagihan ke perbankan. Lalu melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Setempat (KPPS) untuk klarifikasi pembayaran pajak dan penghapusan pajaknya.

“Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Ditjen Pajak sampai penagihan, enggak ada permohonan maaf. Kalau enggak dibayarkan, kita penjarakan jika ada tindakan pidana, jadi ada penegakkan hukum,” terang dia.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Irjen Polisi Akhmad Wiyagus menuturkan, pemerintah wajib menegakkan hukum pada tahun depan. Kepolisian sangat mendukung melalui Satuan Tugas Tim Pengamanan Penerimaan Pajak.

“Salah satu tugas Satgas adalah melakukan profiling Wajib Pajak berdasarkan dana. Kami juga akan meneapkan sanksi pidana umum dan khusus, selain sanksi administrasi bunga,” ujar dia.

Kepala Biro Perencanaan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bimo Gunung mengakui tidak terlibat langsung dalam penerimaan negara. Namun harapan lembaga ini supaya Wajib Pajak dapat memanfaatkan momentum ini.

“Kami sering melakukan pertukaran data SPT untuk analisa profil tersangka di KPK,” katanya.

Direktur Penuntutan Kejaksaan, Agung Eddy Rakamto mengatakan wajib pajak harus memanfaatkan momentum tahun pembinaan untuk membenahi SPT dan pembayaran pajak. Dia mengakui, sering menerima laporan tindak pidana yang terjadi di perpajakan yang dimulai dari kekeliruan penyampaian SPT

“Tujuannya biasanya untuk menghindari pajak. Jadi kesempatan ini harus digunakan dengan baik supaya enggak kena sanksi tindak pidana dan pajak di tahun depan,” saran dia. (liputan6.com)