Beranda > Berita Pajak > Penghapusan Pungutan PNBP

Penghapusan Pungutan PNBP

Ditjen Bea dan Cukai mendukung usulan penghapusan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelayanan ekspor dan impor. Pungutan itu dinilai hanya menghambat pelayanan kepabeanan dan tidak menghasilkan pendapatan negara secara signifikan.

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Ditjen Bea dan Cukai, Susiwiyono, mengatakan, pihaknya memang sudah menerima usulan penghapusan pungutan PNBP tersebut dari pengusaha, selain PNBP ekspor, dan impor usulan pembebasan juga diusulkan untuk PNBP manifest.

“Kita juga sudah mengusulkan ke Menteri Keuangan sebagai pemegang kebijakan, karena esensi PNBP adalah untuk pelayanan,” kata Susiwiyono di Jakarta, Rabu (26/8).

Hasil pungutan PNBP untuk pelayanan kepabeanan itu hanya Rp 120 milliar per tahun. Dari hasil pungutan tersebut, Ditjen Bea Cukai hanya bisa menggunakan sebesar 60% dari total pendapatan atau sekitar Rp 80 milliar untuk biaya trafik data secara elektronik sedangkan sisanya masuk ke kas negara.

Pendapatan dari hasil penerimaan PNBP itu, tidak sesuai dengan hasil pendapatan atau nilai ekspor dan impor yang dilayani Ditjen Bea dan Cukai yang mencapai Rp 250 triliun per tahun. “Kenapa harus dibebani PBNP, itu kan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Kalau mau dihapus, silakan saja,” kata Susiwiyono.

Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi, mengatakan, untuk melakukan penghapusan PNBP pelayanan kepabeanan tidak bisa dilakukan semudah itu. Sebab, juga harus mempertimbangkan pungutan PNBP sektor-sektor lain yang terhubung dengan bea cukai.

Saat ini banyak pungutan PNBP lain seperti yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Departemen perdagangan (Depdag), Badan Karantina, Departemen Perhubungan (Dephub) dan Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo). “Konsepnya harus menyeluruh, kalau PNBP kepabeanan dihapuskan, maka semua juga harus dihapuskan. Tapi, pemerintah mampu tidak membiayai? Kalau bisa dibiayai dari DIPA, itu lebih bagus,” katanya.

Menurut Anwar butuh waktu untuk mengubah PP yang menjadi payung hukum penarikan PNBP Bea Cukai. “Tidak bisa langsung dibebaskan begitu diusulkan. Dari sisi bea cukai PNBP hanya tugas tambahan untuk memungut. Bea cukai sudah keluarkan surat ke Menkeu untuk evaluasi PNBP. Pembebasan PNBP kepabeanan diharapkan bisa mendorong kinerja ekspor,” kata Anwar. sumber : kontan online

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: