Beranda > Bisnis > DPR Minta Ikut Belanjakan Anggaran

DPR Minta Ikut Belanjakan Anggaran

DPR meminta ikut berperan dalam membelanjakan anggaran negara, dengan usulan setiap anggota mendapatkan dana Rp10 miliar per tahun.

Dana itu akan digunakan mendanai kegiatan pembangunan di daerah pemilihan mereka masing-masing.

Dengan total anggota DPR yang mencapai 560 orang, maka dana yang perlu dialokasikan untuk hal itu mencapai Rp5,6 triliun setiap tahunnya.

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan hal itu telah dibicarakan di kalangan anggota Badan Anggaran yang menuntut peran lebih besar yakni sebagai eksekutor belanja di daerah pemilihan mereka.

Namun, dia menyebutkan usulan itu merupakan wacana yang hasil finalnya bergantung pada hasil perjuangan setiap fraksi di DPR.

“Mekanismenya seperti apa, itu belum ada. Mungkin itu [bujet untuk DPR] bisa dimasukkan dalam SKPD [satuan kerja pemerintah daerah], masuk ke kas Kementerian Pekerjaan Umum, atau masuk dalam pos belanja bantuan sosial,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Harry menyebutkan apabila pemerintah dan DPR menyepakati mekanisme tersebut, harus dibuat aturan tegas dalam pemanfaatan dana itu dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ikut berperan untuk menghindari penyalahgunaan dana.

Dia menambahkan usulan tersebut bermula dari kesepakatan tidak resmi antara Komisi XI DPR dan pemerintah dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2010 berupa jatah anggaran khusus Rp2 triliun bagi 53 anggota Komisi XI DPR.

Alokasi anggaran belanja negara 2010 (Rp miliar)
Keterangan APBN RAPBN-P APBN-P
Belanja pemerintah pusat 725.243,0 770.368,2 781.533,5
Transfer ke daerah 322.423,0 334.268,3 344.612,9
Total belanja 1.047.666,0 1.104.636,6 1.126.146,48

Sumber: Kementerian Keuangan

Dana itu sedianya akan digunakan untuk kegiatan di daerah pemilihan masing-masing. Komisi XI DPR berinisiatif mengajukan anggaran khusus itu karena merasa telah berhasil mengungkap berbagai sumber optimalisasi penerimaan pajak pada tahun ini.

“Tapi itu [usulan Komisi XI] tidak dibawa oleh pemerintah dalam pembahasan di Badan Anggaran. Keinginan itu secara prinsip tidak salah karena DPR dipercaya oleh konstituen. Namun, mekanisme anggaran di APBNP 2010 tidak memungkinkan untuk itu,” kata Harry.

Sumber Bisnis di Komisi XI DPR mengungkapkan sebenarnya penjatahan anggaran semacam itu sudah berlangsung di sejumlah daerah dan kabupaten atau kota, salah satunya di Jawa Timur yang menyisipkan bujet khusus di SKPD sekitar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per anggota DPRD.

“Itu semacam diskresi bagi mereka, misalnya ketika meninjau daerah pemilihannya ada jalanan atau bangunan yang rusak, dia bisa gunakan bujet itu untuk memperbaikinya,” katanya.

Rawan korupsi

Roy Salam, pengamat anggaran dari Indonesia Budget Center, menilai ide DPR tersebut harus ditolak karena rawan terjadinya korupsi.

“Ini suatu ide yang buruk. DPR itu fungsinya sebagai pengawas penggunaan anggaran dan bukan pelaksana anggaran,” katanya kemarin.

Menurut dia, mekanisme eksekusi anggaran oleh DPR tersebut tidak bisa dibenarkan berdasarkan konstitusi.

“Ini bisa mereduksi fungsi pengawasan DPR sendiri kalau DPR yang mengeksekusi anggaran,” ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu, yang dimintai komentarnya mengenai usulan DPR tersebut, menyebutkan tugas dan fungsi DPR dalam sebuah pemerintahan adalah sebagai legislator, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara.

Pihak yang eksekutor atau pelaksana anggaran adalah pemerintah, yang dijalankan melalui kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

“Tidak pernah ada eksekusi [anggaran belanja] langsung [oleh DPR]. Pemerintah mengajukan dan membahasnya [APBN] dengan dewan untuk kemudian dihasilkan optimalisasi. Boleh saja DPR mengusulkan pemakaian anggaran, DPR kan legislator, hak bujet ada di DPR,” jelasnya kemarin.

Terkait dengan tuntutan Komisi XI DPR mengenai anggaran belanja di daerah pemilihan sebesar Rp2 triliun, Anggito memastikan masalah itu sudah tuntas. Komisi XI DPR sendiri yang telah menganulir tuntutan mereka.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Hekinus Manao juga menyatakan hal senada. Menurut dia, kehendak DPR untuk menjadi eksekutor bujet bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang dengan tegas mengatur fungsi pemerintah sebagai eksekutor langsung APBN, sedangkan DPR memiliki hak bujet sebagai legislator.

“Coba buka Pasal 23 UUD 1945, APBN diusulkan oleh pemerintah untuk mendapat persetujuan DPR, untuk kemudian dilaksanakan oleh pemerintah,” paparnya. (Achmad Aris) (agust.supriadi@bisnis.co.id) | bisnis.com

Kategori:Bisnis
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: