Beranda > Berita Pajak > DPR Paksa Pegawai Pajak Buka Data Wajib Pajak

DPR Paksa Pegawai Pajak Buka Data Wajib Pajak

Datang jauh-jauh sejak semalam dari Medan, tujuh pegawai pajak Kanwil DJP I Sumatera Utara dicecar Anggota Komisi XI DPR RI terkait pemeriksaan PT Permata Hijau Sawit (PHS) yang dianggap tidak sesuai prosedur.

Para anggota dewan mulai memanas karena ketujuh pegawai pajak tersebut tidak mau memberikan data dengan alasan pasal 34 UU KUP di mana tidak boleh memberikan data mengenai wajib pajak.

“Surat-surat ini bisa kita berikan,tapi kalau data-data wajib pajak kita tidak bisa berikan,” ujar Kabbid P2 Humas Kanwil Sumut I Noorfais dalam rapat dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2010).

Mendengar perwakilan pajak berlindung dengan pasal 34 itu pun, Ketua Panja Perpajakan Melchias Markus Mekeng langsung menyambar. Melky tak terima anggota DPR posisinya dianggap setara dengan para pelaksana birokrat.

“Kami ini lebih tinggi dari Kakanwil bapak, kami ini pejabat negara. Kalau tidak, kami akan lakukan penyitaan dan kami akan sampaikan Kanwil Sumut tidak kooperatif. Kami minta data itu dengan undang-undang, nanti data itu kami pulangkan. Data itu milik negara,” tegas Melchias naik pitam.

Senada tidak terima dengan penyataan pegawai pajak itu, Anggota Komisi XI dari Fraksi PPP Maiyasyak John mengomentari bahwa pegawai pajak telah menyalahi aturan.

“Bapak itu birokrat. Tidak ada wewenang apapun, kecuali atribut berdasarkan perintah undang-undang,” kata dia.

Tujuh anggota dewan itu berusaha menawar untuk diberikan esok hari. Melchias pun makin memanas.

“Bapak jangan coba tawar menawar, ini biasa menawar. Jangan tawar dengan anggota DPR, sampaikan sekarang, atau kami akan kirimi surat dan kami sita besok,” sindirnya.

Untuk itu, Melchias meminta para pegawai pajak itu untuk kembali menghubungi Kakanwil Sumut I untuk meminta izin pemberian beberapa data yang dibawa para pegawai pajak tersebut terkait kasus pajak PT PHS dan data pun ditunda.

Setelah sekitar 1 jam menunggu, akhirnya para pegawai pajak itu tetap memberikan jawaban bahwa tidak bisa karena harus mendapat surat perintah dari Menteri Keuangan.

Namun pihak dewan masih tetap kekeuh meminta data tersebut sehingga diputuskan besok kanwil diharapkan menyerahkan data-data yang diinginkan Panja Perpajakan. Dengan enggan, ketujuh pegawai pajak itu pun menyetujuinya.

sumber : detikfinance.com

Kategori:Berita Pajak
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: