Beranda > Berita Pajak > Lima Modus Penggelapan Pajak

Lima Modus Penggelapan Pajak

Mantan Ketua Tim Independen Mafia Hukum Polri, Mathius Salempang mengemukakan, berdasarkan keterangan terpidana kasus mafia pajak Gayus Tambunan, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,3 triliun dari 19 wajib pajak yang dinilai berpotensi merugikan negara.

Hal itu disampaikan Mathius saat memberikan keterangan kepada Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan di Gedung Parlemen, Kamis (24/2).

“Saya pernah menanyakan kepada Gayus mana saja (perusahaan) yang paling merugikan. Lalu dia menunjuk 19 perusahaan wajib pajak. Setelah dihitung kerugian negara dari wajib pajak tersebut sebesar Rp 1,3 triuliun,” ujarnya.

Dari jumlah tersebut, sambung dia, timnya hanya melakukan penyelidikan terhadap empat wajib pajak termasuk PT Surya Alam Tunggal, “Yang lain masih dalam proses penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III, Martin Hutabarat meminta agar Mathius membeberkan 19 perusahaan tersebut. Namun Mathius menyatakan tidak dapat memaparkan secara terbuka karena kewenangannya dibatasi Undang Undang.

“Saya tidak bisa membuka dalam forum ini. Namun saya akan sampaikan secara tertutup,” ujarnya.

Ketua Panja, Tjatur Sapto Edy mengatakan, informasi yang disampaikan Mathius merupakan hal yang signifikan.

“Pasti akan kita buka, tetapi itu tidak bisa sembarangan,” ucapnya.

Dalam kesempatan Mathius yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Kalimatan Timur menguraikan lima modus operandi mafia pajak. Hal ini didapat berdasarkan penyidikan terhadap empat wajib pajak yang telah ditangani.

Modus pertama, negosiasi dengan penilik pajak, artinya bila pajak perusahaan ada 10,  dilakukanlah negosiasi sehingga hanya lima pajak yang dibayar. Modus selanjutnya, terjadi ketika penyelesaian keberatan pada tingkat Direktorat Keberatan dan Banding, dengan telah dibicarakan terlebih dahulu angkanya.

“Itu juga kurang lebih seperti tadi (modus pertama). Tetapi telah berada di tingkat Direktorat Keberatan dan Banding,” ujarnya.

Modus ketiga, menurut Mathius, terjadi pada penyelesaian keberatan pada tingkat pengadilan pajak. Hal ini dilakukan apabila keberatan wajib pajak tidak dapat diselesaikan pada tingkat Dorektorat Keberatan dan Banding.

“Persoalannya dari keterangan Gayus, petugas pajak yang ditunjuk mewakili negara di Pengadilan Pajak sebagai penelaah banding kadang kala tidak hadir. Sehingga putusan banding itu tidak diketahui penelaah banding, apalagi eksekusinya,” ujar dia.

Banyaknya konsultan pajak gelap yang bertindak tidak sesuai perintah dari institusi juga menjadi modus penggelapan lainnya. Sedangkan modus terakhir dilakukan dengan menahan surat keterangan pajak oleh Direktorat Pajak yang dapat dikeluarkan dengan deal deal tertentu.

sumber : media indonesia

Kategori:Berita Pajak
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: