Beranda > Artikel > Keuntungan Pengusaha Kecil

Keuntungan Pengusaha Kecil

Dari segi cash flow, menjadi pengusaha kecil memang tidak lebih menyenangkan daripada menjadi pengusaha besar. Namun secara pajak, ada keuntungan tersendiri yang dapat dinikmati oleh suatu pengusaha kecil. Apa sajakah keuntungan itu? Dan dalam kondisi seperti apakah suatu pengusaha dapat disebut sebagai pengusaha kecil?

Menurut ketentuan pajak, yaitu UU PPN (UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009), suatu pengusaha dikategorikan sebagai pengusaha kecil jika omzet dari penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan/atau JKP (Jasa Kena Pajak) selama 1 (satu) tahun bukunya tidak lebih dari Rp600 juta.  Salah satu keuntungan menjadi pengusaha kecil adalah tidak wajib menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Dengan tidak wajib menjadi PKP, artinya pengusaha kecil dapat terbebas dari kewajiban untuk memungut PPN dan sekaligus menerbitkan Faktur Pajak. Akan tetapi karena menjadi PKP dapat menimbulkan privilege tersendiri kala berhadapan dengan pebisnis-pebisnis besar, sah-sah saja bila pengusaha kecil pada akhirnya memilih untuk menjadi PKP.

Keuntungan lainnya yang dapat dipetik pengusaha kecil adalah tidak perlu mengkuantifisir jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setiap bulan. Namun kebebasan dari kewajiban mengkuantifisir jumlah Pajak Masukan bulanan ini hanya berlaku untuk pengusaha yang beromzet tidak lebih dari Rp1,8 Milyar/tahun selama 2 (dua) tahun buku sebelumnya.

Bagi pengusaha yang beromzet tidak lebih dari Rp1,8 Milyar/tahun selama 2 (dua) tahun buku sebelumnya ini, besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan telah dibatasi berdasarkan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tersebut adalah sebesar:

–        60% dari Pajak Keluaran untuk  penyerahan JKP;

–        70% dari Pajak Keluaran untuk  penyerahan BKP.

Terakhir, pengusaha yang beromzet kurang dari Rp4,8 Milyar per tahun berhak untuk hanya sekedar melakukan pencatatan. Penyelenggaraan pembukuan yang notabene menyita waktu, tenaga dan biaya dapat diabaikan oleh pengusaha yang beromzet kurang dari Rp4,8 Milyar setahun ini. Namun yang perlu digarisbawahi, penyelenggaraan pencatatan harus disertai dengan pemberitahuan kepada Dirjen dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

sumber : jpmi

Kategori:Artikel
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: