Beranda > Berita Pajak > Perusahaan Migas dan BPKP Beda Hitungan soal Tunggakan Pajak – Konsultan Pajak

Perusahaan Migas dan BPKP Beda Hitungan soal Tunggakan Pajak – Konsultan Pajak

Pihak BP Migas mengakui adanya perbedaan perhitungan antara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas terkait perhitungan tax treaty dan royalti pengalihan interest yang menyebabkan adanya tunggakan pajak sebesar Rp 1,6 triliun dari perhitungan BPKP.

Demikian disampaikan Kepala BP Migas R. Priyono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI, Ditjen Pajak, dan BPKP, yang dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2011).

“Berdasarkan hasil pembahasan monitoring tindak lanjut tanggal 21-24 Juni 2011, isu penting masalah perpajakan KKKS yang masih dispute adalah masalah tax treaty dan royalti pengalihan interest,” ungkapnya.

Priyono menyatakan beberapa KKKS menerapkan tarif branch profit tax (PBDR) yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara negara Indonesia dengan negara domisili KKKS.

“Tarif tersebut biasanya lebih rendah dari tarif PBDR yang berlaku, yaitu 20 persen,” ujarnya.

Menurut KKKS, jelas Priyono, tax treaty (P3B) merupakan bagian dari peraturan perpajakan yang harus diimplementasikan seperti yang diatur dalam kontrak kerjasama.

“Itu di section 5.2 yang tertulis, Contractor shall pay to the Government of The Republic of Indonesia the Income Tax including final tax on profit after tax deduction imposed on it pursuant to the Indonesian Income Tax Law and its implementing regulations,” paparnya.

Namun menurut BPKP, Priyono menyatakan penerapan tax treaty dalam perhitungan PBDR dengan tarif lebih kecil dari 20 persen menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga konsep 85:15 (perbandingan bagi hasil migas antara pemerintah dengan KKKS) dalam kontrak bagi hasil tidak dapat sepenuhnya tercapai.

Sementara mengenai permasalahan royalti, Priyono menyatakan atas pengambilalihan interest di salah satu WKP, KKKS pembeli diwajibkan membayar imbalan/royalti kepada KKKS sebelumnya untuk setiap hasil produksi migas dari wilayah kerja yang bersangkutan.

Pembayaran imbalan tersebut, lanjutnya, kemudian oleh KKKS diperlakukan sebagai faktor pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

“Menurut KKKS, pembayaran imbalan tersebut memenuhi kriteria sebagai biaya dalam rangka memperoleh penghasilan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan (Prinsip 3M) dari operasi perminyakan di WKP tersebut,” ujarnya.

Sedangkan menurut BPKP, Priyono menyatakan pembayaran imbalan oleh KKKS tersebut bukan merupakan bagian dari transaksi Production Sharing Contract (PSC) dan tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya dalam penghitungan Pajak Penghasilan.

“Sehingga dalam setiap tahun pemeriksaan BPKP melaporkan adanya kekurangan Pembayaran PPh oleh KKS tersebut,” ujarnya.

Dengan adanya perbedaan perhitungan yang menyebabkan munculnya angka Rp 1,6 triliun oleh BPKP sebagai tunggakan pajak sejak tahun 1991-2008 tersebut, Priyono menyatakan perlunya penyelesaian sesuai mekanisme perpajakan yang ada. sumber : detik.com

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: