Beranda > Berita Pajak > Pajak Barang Mewah BlackBerry Bakal Langgar Aturan WTO – Konsultan Pajak

Pajak Barang Mewah BlackBerry Bakal Langgar Aturan WTO – Konsultan Pajak

Wacana disinsentif pajak terhadap produk impor yang banyak dikonsumsi di dalam negeri seperti BlackBerry (BB) bakal melanggar aturanWorld Trade Organization(WTO). Pemerintah pun mengakui mengetahui dan sadar terkait adanya peluang tersebut karena terkait diskriminasi perdagangan.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan soal disinsentif itu masih sebatas wacana atau masih dalam pembahasan di internal pemerintah. Pemikiran itu, lanjut Hidayat, tak terlepas dari upaya memperjuangkan kepentingan nasional.

“Kalau resmi pasti dilarang WTO, semua negara pakai cara lain, Amerika aja yang mbah-nya kapitalis, melakukan untuk kepentingan nasionalnya,” kata Hidayat di sela-sela peresmian pabrik Nestle, Karawang, Senin (12/9/2011).

Ia mengatakan pada dasarnya pemerintah tak menutup kemungkinan mencari cara-cara lain agar Indonesia tak hanya menjadi pasar barang impor saja. Selama ini pihak-pihak produsen multinasional sepeti BB dan Bosch sudah mengetahui dan mengerti soal rencana-rencana pemerintah terkait itu.

“Mereka sudah tahu dan kaji keseriusan pemerintah dan cari cara paling baik yang saling menguntungkan,” katanya.

Meskipun Hidayat merasa keberatan jika soal disinsentif tersebut langsung dimaknai dengan pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).
“Jangan PPnBM lah, bilang saja disinsentif. Apapun akan dilakukan caranya tanpa langgar WTO karena hampir semua negara lakukan itu, kita mau approach secara bisnis,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BKPM Gita Wiryawan mengaku kecewa karena RIM justru membangun pabriknya di Malaysia. Untuk itu, dirinya meminta pemerintah untuk menyikapi hal tersebut, salah satunya dengan pemberlakuan disinsentif seperti tarif perpajakan. MS Hidayat pun sempat mengusulkan agar BlackBerry dikenakan PPn BM karena tak diproduksi di dalam negeri tetapi banyak dipasarkan di Indonesia.

“Kita harus mempertimbangkan penyikapan fiskal (disinsentif fiskal) untuk perusahaan yang tidak niat memproduksi produknya (di Indonesia) yang dikonsumsi dengan skala yang besar. Mengingat penjualan mereka (BB) akan mencapai 4 juta unit, US$ 300 per unit. Total penjualan mencapai US$ 1,2 miliar (Rp 10 triliun), tapi kok malah membangun pabriknya di Malaysia,” ucap Gita beberapa waktu lalu. sumber : detik.com

Kategori:Berita Pajak
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: