Beranda > Bea Cukai, Berita Pajak > Sungguh Memilukan Penyerahan Jasa Perdagangan ke Luar Daerah Pabean Dikenai PPN – Konsultan Pajak

Sungguh Memilukan Penyerahan Jasa Perdagangan ke Luar Daerah Pabean Dikenai PPN – Konsultan Pajak

Penulis memberitahu redaksi supaya jangan mengubah judul artikel ini. Ketika melakukan editing juga supaya berhati-hati, jangan sampai huruf i pada kata “memilukan” diganti dengan huruf a, karena artinya akan sangat berbeda sekali. Tetapi kalau pembaca berminat untuk mengubah sendiri, penulis tidak dapat melarang karena pembaca memiliki kebebasan untuk melakukan hal itu. Tetapi sungguh mati, penulis memang bermaksud menulis kata “memilukan”, bukan kata yang lain.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ./2010 tanggal 22 Desember 2010 memang unik dan memilukan, sekali lagi memilukan bagi siapa pun yang sedikit memahami mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terkandung dalam UU PPN 1984. Surat Edaran ini membuat kejutan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Meskipun berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPN 1984, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menentukan jenis ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN, bukan berarti Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menentukan pengenaan PPN atas ekspor JKP selain yang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

 

Ekspor JKP yang dikenai PPN

Sebagai pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) UU PPN 1984, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 menetapkan tiga macam ekspor JKP yang dikenai PPN, yaitu:

a. ekspor jasa maklon;

b. ekspor jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daeah Pabean;

c. ekspor jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, yang melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan ini, ada beberapa bahkan kemungkinan banyak jenis ekspor jasa yang tidak termasuk dalam positive list sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, tetapi juga tidak termasuk dalam negative list yang berisi rincian jasa tidak kena pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984. Apabila kita menggunakan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, harus dengan jujur dan berani mengatakan bahwa seluruh jenis jasa yang tidak disebut dalam positive list tetapi juga tidak termasuk dalam negative list, apabila diekspor oleh siapapun, secara yuridis tidak dikenai PPN.

Kelemahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ./2010.

Penulis berusaha menggunakan kata yang agak sedikit santun, yaitu “kelemahan”, meskipun sebenarnya penulis ingin menggunakan kata “kesalahan”, tetapi rasanya tidak etis.

Apabila dikaji lebih cermat, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ./2010 tanggal 22 Desember 2010 mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

1) Ditinjau secara yuridis, pengenaan PPN atas suatu objek pajak ditentukan menggunakan sebuah surat edaran, jangankan hanya dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak, bahkan dengan surat edaran Menteri Keuangan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan apapun.

2) Melanggar Pasal 1 angka 29 UU PPN 1984 yang merumuskan sebagai berikut: “Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean”. Tetapi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini memberi perlakuan yang berbeda atas penyerahan jasa perdagangan ke luar Daerah Pabean tidak diperlakukan sebagai ekspor JKP. Penegasan tentang hal ini dapat dijumpai pada butir 3 huruf c, d, dan e sebagai berikut:

“c. pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean;

d. pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean; atau

e. pengusaha jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean, sedang-kan penjual barang dan pembeli barang yang salah satunya adalah pe-nerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean”.

Dari materi surat edaran ini dapat diketahui bahwa Direktur Jenderal Pajak berpendapat bahwa penyerahan JKP selain yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 ke luar Daerah Pabean, tidak termasuk dalam pengertian ekspor JKP sehingga penyerahan jasa perdagangan ke luar Daerah Pabean dikenai PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN 1984.

3) Ditinjau dari sudut pandang filosofi PPN, tidak sesuai dengan prinsip destinasi (destination principle) yang diadaptasi UU PPN 1984 sebagaimana tersurat dalam memori penjelasan bagian UMUM bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Dalam prinsip destinasi, apabila arus BKP atau JKP melintasi batas wilayah negara maka faktor yang menentukan bahwa kegiatan itu terutang PPN adalah tempat BKP atau JKP tersebut akan dikonsumsi atau dimanfaatkan. Tempat penyerahan (the place of delivery), bukan faktor yang relevan. Sebagai contoh nyata dari prinsip destinasi adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 16E UU PPN 1984 yang memberi kemungkinan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang membeli BKP ketika berada di Indonesia, kemudian sebelum melampaui jangka waktu tertentu meninggalkan Indonesia, dapat meminta pengembalian PPN (dan PPnBM) yang telah dibayar. Dari ketentuan Pasal 16E ini terlihat dengan nyata bahwa meskipun BKP tersebut dibeli di Indonesia berarti penyerahan BKP dilakukan di dalam Daerah Pabean, tetapi karena akan dikonsumsi di luar Daerah Pabean, maka tidak dikenai PPN di Indonesia sehingga PPN (dan PPnBM) yang telah terlanjur dibayar dapat diminta kembali.

Sebenarnya, setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 mulai berlaku, indikator untuk menentukan apakah penyerahan JKP dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean dapat dikenai PPN cukup sederhana, yaitu apabila kegiatan ekspor JKP ini termasuk salah satu dari jenis ekspor JKP yang disebut dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, maka kegiatan penyerahan JKP keluar Daerah Pabean ini dikenai PPN. Sebaliknya apabila tidak termasuk, berarti kegiatan penyerahan JKP ke luar daerah Pabean ini tidak dikenai PPN. Dengan menggunakan indikator ini, maka tidak perlu dikaji tempat tujuan JKP akan dimanfaatkan.

4) Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan sebagai dasar hukum untuk mengenakan PPN atas arus JKP yang melintasi batas wilayah negara.

Jelas ini merupakan pelanggaran berat, yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pejabat Pengambil Keputusan (policy maker) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki ruang lingkup (scope) nasional. Sebagai bukti keterbatasan kompetensi Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah untuk mengenakan PPN atas arus JKP yang melintasi batas wilayah negara yang disebut dengan istilah “ekspor JKP” diperlukan dasar hukum baru yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf h.

Simpulan dan Saran.

Dari uraian singkat tanpa bunga-bunga bahasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ./2010 tanggal 22 Desember 2010 bertentangan dengan UU PPN 1984 baik secara yuridis maupun filosofis. Apabila pada suatu ketika ada SKPKB yang dikeluarkan berpedoman pada materi surat edaran ini, dan ternyata PKP yang terkait mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Pajak, dengan amat mudah dan pasti SKPKB tersebut akan dibatalkan oleh Hakim Pengadillan Pajak.

Saran yang kiranya perlu disampaikan adalah:

  1. Direktur Jenderal Pajak segera mencabut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ./2010 tanggal 22 Desember 2010.
  2. Untuk memenuhi target penerimaan pajak seharusnya ditempuh dengan cara yang elegan dengan menyerap dan melaksanakan fatwa dari para orang bijak bahwa tujuan tidak menghalalkan cara.
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: