Beranda > Artikel > Pajak Legowo di Atas Kepentingan Rakyat – Konsultan Pajak

Pajak Legowo di Atas Kepentingan Rakyat – Konsultan Pajak

Oleh Dwi Purnomo, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

konsultan pajak. Wacana yang saat ini sedang menjadi pembicaraan adalah rencana pemerintah untuk menaikkan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Bahkan kebijakan yang berbau populis ini, sudah sampai pada usulan ke DPR. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengusulkan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari sebelumnya Rp 15,8 juta per tahun menjadi Rp 24,3 juta per tahun atau Rp 2,025 juta per bulan.

Ada dua dampak dari kebijakan yang akan diambil ini. Pertama, kebijakan menaikkan besaran PTKP ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan daya beli (purchasing power) masyarakat. Hal ini seiring dengan naiknya tingkat inflasi dan indeks biaya hidup. Kenaikan daya beli diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kedua-pasti terjadi- adalah hilangnya penerimaan negara dari sektor pajak. Dari hitungan angka, kenaikan PTKP akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,0823 persen (akibat kenaikan konsumsi), pertumbuhan lapangan kerja baru 0,0031 persen, dan penurunan tingkat kemiskinan 0,11 persen (264 ribu penduduk), serta kehilangan penerimaan Negara Rp 13,3 triliun. Jumlah tersebut sekitar 1,3 persen dari target penerimaan perpajakan 2012 sebesar Rp 1.011 triliun (Koran Tempo, Kamis, 31 Mei 2012).

Karena plus-minusnya inilah yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra. Lihat simpulan diskusi mahasiswa Unsoed (internet). Kubu pro menganggap kebijakan ini merupakan kebijakan yang baik untuk menaikkan tabungan masyarakat yang dapat digunakan untuk investasi. Investasi bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan produktivitas serta menambah lapangan pekerjaan. Kenaikan PTKP juga dapat menambah tingkat konsumsi masyarakat. Sedangkan kubu kontra beranggapan bahwa kebijakan untuk menaikkan PTKP tidak tepat lantaran kondisi APBN defisit. Jika kebijakan diterapkan maka akan menambah defisit negara. Selain itu juga akan memanjakan masyarakat secara berlebihan. Karena selama ini masyarakat sudah terlalu banyak diberi insentif seperti dengan adanya berbagai subsidi. Selain itu, multiplier effect yang ditimbulkan dari kebijakan ini juga sedikit untuk menambah investasi.

Mengapa pemerintah memilih kebijakan ini? Dalam tataran ini, pemerintah dengan legowo menempatkan pajak dalam fungsinya sebagai fungsi regulerend, yakni pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain mengesampingkan fungsi budgetair. Kebijakan ini mengingatkan pada pendapatnya Fritz Neumark (economic function) atau Earl R Rolph (Incpme redistribution), yang mengemukakan eksistensi pajak sebagai alat pemerataan pendapatan antara penduduk suatu Negara. Dalam kondisi perekonomian yang sangat memberatkan bagi masyarakat, kebijakan ini adalah kebijakan yang pro rakyat. Karenanya diharapkan membawa dampak psikologis bagi masyarakat bahwa pajak adalah uang dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Bagaimana dengan kelangsungan APBN? Tentunya menjadi tatangan tersendiri bagi pemerintah, dalam hal ini DJP, untuk mencari sumber-sumber lain. Salah satunya yakni dengan melanjutkan Sensus Pajak Nasional. Dengan SPN, pemerintah akan mengejar pengusaha-pengusaha yang selama ini menyembunyikan diri dari kewajiban perpajakan, tegas Fuad Rachmany (Kompas.com).

Dalam sejarah, banyak contoh penggunaan kebijakan negara dalam bidang perpajakan, hingga pajak digunakan sebagai instrument regulasi. Misal, pada era sebelum tax reform 1983, karena ingin mencapai pemupukan modal untuk berbagai tujuan pembangunan, pemerintah mengundang investor dengan ditawarkannya berbagai fasilitas perpajakan karena perekonomian saat itu masih sangat membutuhkan modal ( Safri N, 2005). Fasilitas perpajakan itu dimaksudkan untuk (a) mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, melalui investasi. (b) menciptakan pemerataan ekonomi nasional, melalui pemerataan investasi dan pembangunan industry, (c) menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja, dan (d) menciptakan stabilitas ekonomi.

Berbicara PTKP, di beberapa negara maju dikenal istilah membayar negative tax, jika seorang penduduk mempunyai penghasilan di bawah PTKP, maka ia akan membayar pajak penghasilan nol rupiah. Hampir seluruh negara yang memungut pajak penghasilan menerapkan tax reliefs berupa personal exemption dalam menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi. Justifikasi penerapan personal exemption adalah hendaknya sebagian penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang diperlukan untuk hidup (subsistence) dikecualikan dari pengenaan pajak agar memungkinkan wajib pajak dapat melakukan pekerjaannya. Jika wajib pajak dapat bekerja, ia akan memperoleh penghasilan, yang nantinya akan dikenakan pajak. Sebagian fiscal economist berpendapat bahwapersonal exemption diberikan karena wajib pajak orang pribadi harus menyesuaikan ability-to-pay mereka . (Haula, 2005)

Dalam UU Perpajakan Indonesia, keberadaan PTKP diatur tegas dalam Pasal 7 UU PPh No 36 Tahun 2008. PTKP adalah pengurang penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi sebelum penghasilannya dikenakan pajak penghasilan. Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bagaimana PTKP dihitung? Lauddin Marsuni, 2006 memberikan arahan dalam penetapan besarnya PTKP, seyogyanya memperhatikan komponen-komponen (1) biaya hidup perorangan (untuk kebutuhan konsumsi dan sandang), (2) biaya pemeliharaan kesehatan, (3) biaya pendidikan untuk setiap anak yang menempuh pendidikan).

Namun, sekali lagi perlu diingat bahwa eksistensi pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah negara, karena itu kedua fungsi pajak harus sejalan. Pajak akan menjadi isu strategis yang selalu menjadi pantauan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah seharusnya lebih meyakinkan kepada rakyat akan pentingnya pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. konsultan pajak

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.

sumber : pajak

Kategori:Artikel
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: