Beranda > Berita Pajak > Syarat Mantan Pegawai Pajak Untuk Jadi Konsultan Pajak Semakin berat

Syarat Mantan Pegawai Pajak Untuk Jadi Konsultan Pajak Semakin berat

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Chatib Basri membuat aturan baru yang mengatur soal syarat mantan PNS Ditjen Pajak, yang akan menjadi konsultan pajak.

Aturan ini berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.03/2014 yang diteken Chatib pada 9 Juni 2014.

Pada aturan tersebut yang dikutip Kamis (19/6/2014), secara umum, ada dua syarat utama mantan PNS Ditjen Pajak yang bisa menjadi konsultan pajak. Pertama diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri, dan kedua telah melewati jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Selain harus memenuhi persyaratan yang berlaku secara umum, ada juga persyaratan yang harus dipenuhi:

  • Mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di Ditjen Pajak;
  • Selama mengabdikan diri di Ditjen Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  • Mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Ditjen Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai PNS; dan
  • Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pensiun.

Dalam aturannya, Menkeu mengingatkan, untuk mendapatkan surat Izin Praktik sebagai Konsultan Pajak, orang yang pernah mengabdikan sebagai pegawai di Dirjen Pajak itu di antaranya harus melampiri: Daftarriwayat hidup; fotokopi sertifikat konsultan pajak; fotokopi surat pemberhentian sebagai PNS atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun.

PMK ini juga menegaskan, untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak, orang perseorangan harus:

  • Memiliki ijazah Strata 1 (S1) atau Diploma IV (D4) program studi perpajakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
  • Lulus ujian sertifikasi konsultan pajak;
  • Mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Dirjen Pajak.

Untuk mengikuti kegiatan kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi Konsultan Pajak, pensiunan pegawai Dirjen Pajak harus mengajukan permohonan pendaftaran kegiataan penyetaraan tingkat sertifikasi Konsultan Pajak kepada Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Sementara pada pasal berikutnya disebutkan, bahwa Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Dengan keluarnya PMK ini, maka penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ditiadakan sampai dengan ditetapkannya Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak ( detik.com )

Kategori:Berita Pajak
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: