Arsip

Archive for the ‘Bea Cukai’ Category

Sungguh Memilukan Penyerahan Jasa Perdagangan ke Luar Daerah Pabean Dikenai PPN – Konsultan Pajak

19 September 2011 Tinggalkan komentar

Penulis memberitahu redaksi supaya jangan mengubah judul artikel ini. Ketika melakukan editing juga supaya berhati-hati, jangan sampai huruf i pada kata “memilukan” diganti dengan huruf a, karena artinya akan sangat berbeda sekali. Tetapi kalau pembaca berminat untuk mengubah sendiri, penulis tidak dapat melarang karena pembaca memiliki kebebasan untuk melakukan hal itu. Tetapi sungguh mati, penulis memang bermaksud menulis kata “memilukan”, bukan kata yang lain.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ./2010 tanggal 22 Desember 2010 memang unik dan memilukan, sekali lagi memilukan bagi siapa pun yang sedikit memahami mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terkandung dalam UU PPN 1984. Surat Edaran ini membuat kejutan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Meskipun berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPN 1984, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menentukan jenis ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN, bukan berarti Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menentukan pengenaan PPN atas ekspor JKP selain yang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

 

Ekspor JKP yang dikenai PPN

Sebagai pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) UU PPN 1984, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 menetapkan tiga macam ekspor JKP yang dikenai PPN, yaitu:

a. ekspor jasa maklon;

b. ekspor jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daeah Pabean;

c. ekspor jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, yang melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan ini, ada beberapa bahkan kemungkinan banyak jenis ekspor jasa yang tidak termasuk dalam positive list sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, tetapi juga tidak termasuk dalam negative list yang berisi rincian jasa tidak kena pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984. Apabila kita menggunakan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, harus dengan jujur dan berani mengatakan bahwa seluruh jenis jasa yang tidak disebut dalam positive list tetapi juga tidak termasuk dalam negative list, apabila diekspor oleh siapapun, secara yuridis tidak dikenai PPN.

Kelemahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ./2010.

Penulis berusaha menggunakan kata yang agak sedikit santun, yaitu “kelemahan”, meskipun sebenarnya penulis ingin menggunakan kata “kesalahan”, tetapi rasanya tidak etis.

Apabila dikaji lebih cermat, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ./2010 tanggal 22 Desember 2010 mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

1) Ditinjau secara yuridis, pengenaan PPN atas suatu objek pajak ditentukan menggunakan sebuah surat edaran, jangankan hanya dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak, bahkan dengan surat edaran Menteri Keuangan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan apapun.

2) Melanggar Pasal 1 angka 29 UU PPN 1984 yang merumuskan sebagai berikut: “Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean”. Tetapi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini memberi perlakuan yang berbeda atas penyerahan jasa perdagangan ke luar Daerah Pabean tidak diperlakukan sebagai ekspor JKP. Penegasan tentang hal ini dapat dijumpai pada butir 3 huruf c, d, dan e sebagai berikut:

“c. pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean;

d. pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean, sedangkan pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean; atau

e. pengusaha jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean, sedang-kan penjual barang dan pembeli barang yang salah satunya adalah pe-nerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean”.

Dari materi surat edaran ini dapat diketahui bahwa Direktur Jenderal Pajak berpendapat bahwa penyerahan JKP selain yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 ke luar Daerah Pabean, tidak termasuk dalam pengertian ekspor JKP sehingga penyerahan jasa perdagangan ke luar Daerah Pabean dikenai PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN 1984.

3) Ditinjau dari sudut pandang filosofi PPN, tidak sesuai dengan prinsip destinasi (destination principle) yang diadaptasi UU PPN 1984 sebagaimana tersurat dalam memori penjelasan bagian UMUM bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Dalam prinsip destinasi, apabila arus BKP atau JKP melintasi batas wilayah negara maka faktor yang menentukan bahwa kegiatan itu terutang PPN adalah tempat BKP atau JKP tersebut akan dikonsumsi atau dimanfaatkan. Tempat penyerahan (the place of delivery), bukan faktor yang relevan. Sebagai contoh nyata dari prinsip destinasi adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 16E UU PPN 1984 yang memberi kemungkinan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang membeli BKP ketika berada di Indonesia, kemudian sebelum melampaui jangka waktu tertentu meninggalkan Indonesia, dapat meminta pengembalian PPN (dan PPnBM) yang telah dibayar. Dari ketentuan Pasal 16E ini terlihat dengan nyata bahwa meskipun BKP tersebut dibeli di Indonesia berarti penyerahan BKP dilakukan di dalam Daerah Pabean, tetapi karena akan dikonsumsi di luar Daerah Pabean, maka tidak dikenai PPN di Indonesia sehingga PPN (dan PPnBM) yang telah terlanjur dibayar dapat diminta kembali.

Sebenarnya, setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 mulai berlaku, indikator untuk menentukan apakah penyerahan JKP dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean dapat dikenai PPN cukup sederhana, yaitu apabila kegiatan ekspor JKP ini termasuk salah satu dari jenis ekspor JKP yang disebut dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, maka kegiatan penyerahan JKP keluar Daerah Pabean ini dikenai PPN. Sebaliknya apabila tidak termasuk, berarti kegiatan penyerahan JKP ke luar daerah Pabean ini tidak dikenai PPN. Dengan menggunakan indikator ini, maka tidak perlu dikaji tempat tujuan JKP akan dimanfaatkan.

4) Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan sebagai dasar hukum untuk mengenakan PPN atas arus JKP yang melintasi batas wilayah negara.

Jelas ini merupakan pelanggaran berat, yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pejabat Pengambil Keputusan (policy maker) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki ruang lingkup (scope) nasional. Sebagai bukti keterbatasan kompetensi Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah untuk mengenakan PPN atas arus JKP yang melintasi batas wilayah negara yang disebut dengan istilah “ekspor JKP” diperlukan dasar hukum baru yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf h.

Simpulan dan Saran.

Dari uraian singkat tanpa bunga-bunga bahasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ./2010 tanggal 22 Desember 2010 bertentangan dengan UU PPN 1984 baik secara yuridis maupun filosofis. Apabila pada suatu ketika ada SKPKB yang dikeluarkan berpedoman pada materi surat edaran ini, dan ternyata PKP yang terkait mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Pajak, dengan amat mudah dan pasti SKPKB tersebut akan dibatalkan oleh Hakim Pengadillan Pajak.

Saran yang kiranya perlu disampaikan adalah:

  1. Direktur Jenderal Pajak segera mencabut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ./2010 tanggal 22 Desember 2010.
  2. Untuk memenuhi target penerimaan pajak seharusnya ditempuh dengan cara yang elegan dengan menyerap dan melaksanakan fatwa dari para orang bijak bahwa tujuan tidak menghalalkan cara.

Dirjen Bea Cukai Curhat Kekurangan Pegawai

10 Agustus 2011 Tinggalkan komentar

Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono mengakui instansinya mengalami kekurangan pegawai. Hal ini terjadi di tengah pembengkakan jumlah PNS di banyak instansi pemerintah lainnya.

“Sekarang ini kita punya sekitar 11 ribu aparat, 10.600-an, kurang dari 11 ribu. Jadi berbeda dengan isu moratorium PNS, di Bea Cukai malah shortage, kekurangan pegawai. Selain banyak pegawai pensiun, juga perkembangan ekonomi ke depan membutuhkan pelayanan yang lebih banyak. Kalau mau guyonan, pulau di Indonesia ada 17 ribu, pegawainya ada 11 ribu, jadi ada 6 ribu pulau kosong yang tidak ada pegawainya,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jakarta, Senin (8/8/2011).

Meskipun membutuhkan pegawai baru, lanjut Agung, kebutuhan tersebut tidak akan sebanyak Ditjen Pajak. Penambahan itu untuk mengantisipasi jalur rawan penyelundupan yang semakin berkembang.

“Bisa butuh banyak, kita perlu banyak, kita ini jaga perbatasan, meskipun tidak perlu sebanyak pajak tapi kan semuanya akan berkembang, jalur-jalur potensi tempat-tempat rawan akan berkembang. Dulu, narkoba hanya diselendupkan di Cengkareng, sekarang sudah ada di Nunukan, Tarakan berarti pengawasan mesti semakin banyak,” jelasnya.

Selain itu, kebutuhan pegawai tersebut juga untuk mengantisipasi perkembangan daerah seiring dengan perkembangan ekonomi. Pihaknya telah mengantisipasi beberapa hal misalnya Tanjung Priok akan berkembang, Bandara Soekarno Hatta akan berkembang. Ketiga, kawasan Timur Indonesia juga akan berkembang.

“Intinya, Bea Cukai harus bisa menyiapkan diri dari sekarang untuk mengantisipasi perkembangan ini,” katanya.

Menurutnya perlu disiapkan dari infrastruktur, sarana dan prasarana, terutama dari SDM sehingga pegawai harus nambah apalagi di Tanjung Priok ada layanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

“Seperti ada berita Lombok akan dijadikan bandara internasional, kami sudah siap-siap meskipun belum diajak bicara, tapi kami tahu kalau jadi bandara internasional maka harus ada CIQ, pegawai saya harus saya training, jumlahnya harus ada, ini semua harus disiapkan, kalau menunggu dikasih tahu maka akan lewat,” tandasnya. sumber : finance.detik.com

Kategori:Bea Cukai

Pelaku CPO tidak puas dengan revisi beleid bea keluar – Konsultan Pajak

Meski pemerintah akan merampungkan revisi beleid bea keluar (BK) minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO), para pengusaha dan petani CPO tetap menyuarakan keberatannya. Mereka menganggap penurunan tarif tertinggi BK dan peningkatan batas bawah harga CPO tetap merugikan mereka.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asmar Arsyad mengatakan, revisi itu tidak menghasilkan perubahan yang signifikan, misalnya saja dalam penentuan batas bawah harga yang terkena BK 0%. Asmar bilang, peningkatan batas bawah dari US$ 700 per ton menjadi US$ 750 per ton tidak ada bedanya. Pasalnya , harga CPO internasional di bulan-bulan mendatang tidak mungkin serendah itu. Harga CPO di bulan-bulan mendatang bakal di atas US$ 1.000 per ton karena permintaannya terus tinggi. “Percuma, BK tidak mungkin 0%,” kata Asmar kepada KONTAN, Selasa (19/7).

Kenyataan itu membuat para petani kelapa sawit tetap rugi. Kata Asmar, pengenaan BK ini menurunkan pendapatan petani sebesar US$ 0,14 per ton tandan buah segar (TBS). Di sisi lain, petani tidak mendapatkan insentif baik langsung maupun tidak langsung dari kebijakan BK ini. Hal ini terbukti dari masih buruknya infrastruktur di perkebunan, minimnya penelitian dan pengembangan kelapa sawit, dan juga pemerintah kurang gencar mempromosikan CPO nasional di luar negeri.

Usia perkebunan sawit para petani juga banyak yang sudah kelewat tua. Asmar bilang, saat ini ada sekitar 1 juta hektare (ha) lahan yang pohon sawitnya harus diremajakan. Untuk melakukan itu, para petani membutuhkan dana sekitar Rp 4 triliun. “Hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah, ke mana dana hasil BK itu?,” tanya Asmar. Hingga saat ini, dana BK yang terkumpul diprediksi mencapai Rp 50 triliun.

Asmar bilang, pemerintah seharusnya mencontoh Malaysia. Negeri Jiran itu memang mengutip pajak ekspor sebesar RM 3,25 per ton. Namun, Malaysia mengembalikan itu dalam bentuk bantuan promosi, penelitian dan dana cadangan bagi para eksportir. Walhasil, para eksportir di sana merasakan manfaat dari pengenaan pajak ekspor itu.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Fadhil Hasan juga mengungkapkan keberatan. Menurutnya, jika pengenaan BK itu masih ditetapkan progresif maka akan menurunkan daya saing CPO nasional di pasar minyak nabati internasional.

Gapki sendiri mengusulkan tiga opsi BK yang bisa diambil pemerintah. Pertama, opsi BK ditetapkan flatantara 3%-5% untuk tingkat harga CPO US$ 750-US$ 1.250 per ton. Apabila harga di atas US$ 1.250 per ton maka dikenakan BK 5% dari selisih harga (US$ 1.250-US$ 750 per ton).

Kedua, tarif BK tetap progresif tapi tarif awal BK 5% untuk harga US$ 750-US$ 1.250 per ton. Selain itu, setiap kenaikan harga US$ 50 per ton dikenakan tambahan tarif sebesar 1,5% dari selisih harga tersebut yaitu US$ 800 dikurangi US$ 750 per ton.

Ketiga, Gapki menawarkan opsi BK incremental. Maksudnya. Pada tingkat harga US$ 750-US$ 800 per ton dikenakan BK 1,5%. Lalu, setiap kenaikan US$ 50 per ton dikenakan tambahan BK sebesar 1,5%. Batas atas untuk opsi ini ditawarkan maksimal 15% pada tingkat harga lebih besar dari US$ 1.250 per ton.

sumber : Kontan.co.id

Perjanjian Perdagangan Bebas Bikin Setoran Bea Masuk Turun – Konsultan Pajak

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengakui peningkatan penerimaan dari sektor bea dan cukai sulit dicapai dari bea masuk. Pasalnya, terdapat penurunan potensi penerimaan dengan berlakunya pembebasan 57 pos tarif bea masuk sesuai dengan PMK Nomor 13/PMK.011/2011.

“Bea masuk masih ada peningkatan tapi ada kendala terkait apresiasi rupiah dan Free Trade Agreement (perjanjian bebas) yang ditandatangani ASEAN, China, Jepang, Korea yang merupakan kesapakatan bilateral atau multilateral yang membuat jadwalnya menurun, dari sisi bea masuk, ruang peningkatan sangat kecil,” ujar Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2011).

Agung menyebutkan sisa target yang harus dicapai hingga akhir tahun sebesar Rp 9,7 triliun sehingga bisa mancapai target RAPBN-P sebesar 21,5 triliun. Sedangkan realisasi per 30 Juni sebesar Rp 11,78 triliun.

“Meskipun demikian, kita tetap upaya untuk mencapai titik tertinggi,” tegasnya.

Sementara untuk penerimaan cukai, sebagai penerimaan terbesar dari Ditjen Bea Cukai, Agung menyatakan masih memiliki tren yang cukup baik karena adanya kenaikan cukai rokok rata-rata 5 persen pada 1 Januari 2011.

Pihaknya masih berupaya mendapatkan Rp 33,3 triliun dari sektor cukai. Pasalnya, target dalam RAPBN-P ditingkatkan menjadi Rp 68,075 triliun dari Rp 55,5 triliun dalam APBN 2011. Sedangkan realisasi per 30 Juni mencapai Rp 34,809 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, Agung menyatakan akan melakukan penindakan terhadap cukai palsu. “Kan ada kenaikan tarif, kita juga lakukan pemberatasan cukai palsu,” jelasnya.

Untuk Bea Keluar, Agung menyatakan penerimaan negara melonjak cukup tinggi karena tinggi harga CPO sehingga bea yang dikenakan mencapai 25%.

“Khusus untuk bea keluar pada tahun ini mengalami lonjakan luar biasa yang cukup tajam sehingga melampaui target yang luar biasa karena dipengaruhi harga CPO sehigga tarifnya 25%,” tegasnya.

Bea Keluar ditargetkan mencapai Rp 25,43 triliun dalam RAPBN-P 2011 dari Rp 5,1 triliun dalam APBN 2011. Realisasi per Juni sudah mencapai Rp 16,548 triliun sehingga masih membutuhkan Rp 8,9 triliun yang harus dikejar.

sumber : detik.com

Proteksi KITE

Jika perusahaan telah memiliki NIPER maka perusahaan harus memenuhi ketentuan fasilitas KITE. Jika tidak memenuhi ketentuan fasilitas KITE maka perusahaan akan diprotek oleh Bea Cukai. Protek adalah istilah di fasilitas KITE yang berarti perusahaan tidak bisa mendapatkan hak sebagai pengguna fasilitas, tetapi tetap harus melaksanakan kewajibannya.
Oleh karena itu maka perusahaan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan fasilitas KITE agar tidak diprotek. Protek ini digunakan oleh Bea Cukai sebagai upaya ‘setengah memaksa’ kepada perusahaan untuk melaksanakan peraturan, jika tidak maka selanjutnya perusahaan tidak bisa lagi memanfaatkan fasilitas KITE.

Terjadinya Protek NIPER

Hal-hal yang menyebabkan NIPER diprotek antara lain adalah:

  • Terdapat PIB fasilitas pembebasan yang telah jatuh tempo (12 Bulan) dan belum dipertanggungjawabkan ekspor/penyelesaiannya.
  • Terdapat jaminan yang telah jatuh tempo (berdasarkan tanggal akhir masa penjaminan), padahal pada saat tersebut jaminan masih diperlukan karena penggunaan fasilitas yang belum dipertanggungjawabkan penyelesaiannya.
  • Adanya tagihan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Tagihan ini karena konsekwensi penggunaan fasilitas KITE, baik fasilitas pembebasan maupun fasilitas pengembalian, baik karena proses monitoring reguler maupun proses audit.
  • Alamat perusahaan tidak jelas. Hal ini bisa diketahui tidak sampainya surat yang dikirimkan ke perusahaan atau hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan alamat yang tidak jelas.
  • Perusahaan nyata-nyata tidak aktif setelah melalui penelitian oleh Bea Cukai.
  • Adanya pelanggaran-pelanggaran ketentuan lainnya.
Apabila penyimpangan penggunaan fasilitas KITE makin parah maka NIPER dicabut, artinya perusahaan tidak bisa lagi mempergunakan fasilitas KITE.

Membuka protek NIPER

Protek terhadap NIPER dapat dibuka atau diakhiri dengan cara:

  • Jika protek karena PIB telah jatuh tempo maka harus segara diajukan laporan ekspor/penyelesaiannya
  • Jika protek karena jaminan jatuh tempo maka jaminan harus segera diperpanjang.
  • Jika protek karena adanya tagihan, maka harus segera dilunasi dan diserahkan bukti pembayarannya.
Jika perusahaan berpindah alamat maka harus segera memberitahukan kepada Kanwil Bea Cukai. Jika sampai diprotek karena alamat tidak jelas merupakan kesalahan dan NIPER bisa dicabut atau dikenakan sanksi lainnya.

Tips supaya tidak diprotek

Kalau NIPER sudah terlanjur diprotek maka akan menimbulkan kerepotan tersendiri. Sebaiknya usahakan agar tidak sampai diprotek. Beberapa tips agar NIPER tidak diprotek.

  • Lakukan monitoring sendiri untuk melihat apakah ada PIB yang akan jatuh tempo. Jika PIB akan jatuh tempo padahal sudah diselesaikan ekspornya, maka segera ajukan laporan pertanggungjawabkan ekspor (BCL.KT01) sebelum jatuh tempo.
  • Lakukan pula monitoring terhadap jaminan yang akan, jatuh tempo. Jika masih diperlukan, maka lakukan perpanjangan.
  • Jika terdapat perubahan data NIPER, berutahukan ke Kanwil Bea Cukai selambtat lambatnya satu bulan berikutnya.
  • Jika terdapat tagihan, maka lakukan sebera lunasi dan bukti pembayarannay disampaikan ke Kanwil Bea Cukai. Atau jika akan melakukan banding dan sebagainya maka, segara lakukan dalam waktu yang diperkanankan, karena ada batasan waktunya.
  • Komunikasikan masalah penggunaan fasilitas KITE ke Kanwil Bea Cukai dan mintalah saran-saran (saya lihat Bea Cukai sekarang lebih terbuka).

NIPER: Registrasi fasilitas KITE

Untuk mendapatkan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan wajib memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah. Untuk mendapatkan NIPER, perusahaan harus mengajukan Data Induk Perusahaan (DIPER) secara lengkap dan benar kepada Kepala Kantor Wilayah secara elektronik.

Berikut ini penjelasan singkat kegiatan pengajuan NIPER.
I. Perusahaan:

  • Harus telah teregistrasi sebagai importir (memiliki nomor SPR)
  • Mengisi DIPER (Data Induk Perusahaan)
  • Mengajukan permohonan penerbitan NIPER. Dokumen yang dilampirkan bisa ditanyakan ke Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai

II. Kantor Wilayah Bea dan Cukai

  • melakukan penelitian administratif dan lapangan terhadap kebenaran data dalam DIPER.
  • Hasil penelitian administratif dan lapangan (wawancara danpeninjauan pabrik). Penelitian ini diselesaikan dalam waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya DIPER secara lengkap dan benar.
  • Memberikan persetujuan atau Penolakan terhadap permohonan NIPER selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penelitian selesai. Jika penolakan maka disertai alasannya.

III. Setelah itu, Perusahaan:

  • Menerima surat NIPER
  • Memasang papan nama yang mencantumkan Nama Perusahaan dan NIPERnya
  • Apabila ada perubahan data DIPER harus memberitahukan ke Kepal Kanwil DJBC

Ketentuan lain yang perlu diketahui:

  • Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak NIPER diterbitkan perusahaan tidak melakukankegiatan yang berkaitan dengan pemberian Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, NIPER dicabut.
  • Terhadap perusahaan penerima Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, yang NIPERnya dicabut, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang terutang, bunga serta sanksi wajib dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pencabutan.

Referensi yang bisa dibaca terkait masalah NIPER:
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003, pasal 1-4
2. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003, pasal 4-5, Lampiran I, Lampiran XII.

sumber : http://fasilitaskite.blogspot.com/2008/05/niper-registrasi-fasilitas-kite.html

Kategori:Bea Cukai Tag:,

Fasilitas KITE

8 Juli 2011 2 komentar

Fasilitas KITE adalah salah satu fasilitas dari Departemen Keuangan/Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan ekpor Non Migas. Definisi sesuai peraturan: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Jenis fasilitas KITE

  • PEMBEBASAN. Barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain di Perusahaan dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut. Karakteristik:
  • Pada saat impor bahan baku: Bea Masuk / Cukai bebas, PPN / PPnBM tidak dipungut (tetapi dengan jaminan).
  • PPh Pasal 22 dibayar
  • Jaminan dikembalikan setelah ekspor/jula ke Kawasan Berikat.
  • PENGEMBALIAN. Barang dan/atau bahan asal impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berkat untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah dibayar BM dan/atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan Pengembalian.
  • Pada saat impor Bea Masuk/Cukai/PPN/PPnBM bayar
  • Pengembalian diberikan setelah ekspor/jula ke Kawasan Berikat

Ketentuan Umum lainnya yang perlu diketahui:

  • Pembebasan atau Pengembalian juga dapat diberikan terhadap hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diproses lebih lanjut.
  • Tidak dapat diberikan Pembebasan atau pengembalian KITE terhadap bahan bakar, minyak pelumas dan barang modal.
  • Hasil produksi dapat dijual ke dalam negeri setelah ekspor/jual ke kawasan berikat, maksimum 25%-nya. Tetapi tidak diberikan pembebasan atau pengembalian
  • Hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor oleh Perusahaan dapat dijual ke dalam negeri atau dimusnahkan

Untuk mendapatkan fasilitas KITE, perusahaan harus mendapatkan NIPER (Nomor Induk Perusahaan) dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai.

Dasar Hukum untuk referensi fasilitas KITE:

  1. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal
  2. UU No. 39 Tahun 1997 tentang perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
  3. KMK-580/KMK.04/2003
  4. KEP-205/BC/2003
  5. P-25/BC/2005
  6. PMK-37/KMK.04/2005
  7. SE-26/BC/2004
  8. SE-20/BC/2006
Sumber : http://fasilitaskite.blogspot.com/2008/05/sekilas-mengenai-fasilitas-kite.html

Supaya bisa bekerja 24 jam, Bea Cukai usulkan tambahan pegawai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengusulkan tambahan pegawai supaya bisa memberikan pelayanan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono mengatakan, saat ini ada tantangan yang serius karena bea dan cukai sekarang diminta untuk semakin meningkatkan pelayanan, salah satunya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. “Otomatis kita harus mulai memikirkan bagaimana menyiapkan pegawai untuk bisa mengantisipasi pelayanan yang semakin intens seperti itu,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR, Kamis (7/7).

Hanya, Agung enggan memerinci jumlah pegawai yang dibutuhkan. Namun, dia bilang, sebagai gambaran kalau sekarang cukup satu atau dua shift. Nah, kalau 24 jam dan 7 hari seminggu berarti minimal 3 shiftatau tiga grup. Berarti minimal kurang satu grup kan.

Sebetulnya, menurut Agung, pihaknya terus berupaya meningkatkan kinerja pegawai bea dan cukai. “Intinya kami ingin pegawai kami betul-betul bekerja sesuai dengan big performance. Tidak boleh ada pegawai yang bekerja hanya rata-rata atau malah di bawah potensi mereka,” imbuhnya.

Lanjutnya, Bea dan Cukai juga membutuhkan sebanyak-banyaknya pegawai yang memiliki keahlian tertentu seperti ahli hukum, akuntan, ahli perkapalan, dan ahli negosiasi.

Dia mengakui, ada kecenderungan penambahan jumlah pegawai di Direktorat Bea dan Cukai lebih lambat dibandingkan yang pensiun. “Karena rupanya satu angkatan ratusan orang, sehingga begitu pensiun satu bulan bisa 100, 200, hingga 300 orang. Ini yang harus kita antisipasi ke depan, intinya memang perlu menambah,” tandas Agung.

sumber : kontan.co.id

Kategori:Bea Cukai

Berkat single identity, penerimaan bea cukai semester pertama melonjak

Penerimaan negara dari sektor bea cukai pada semester pertama tahun ini melonjak berkat penerapan single identity. Sebab, penerapan sistem single identity ini membuat data-data kegiatan ekspor impor terekam jelas.

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghitung, penerimaan negara sebesar Rp 129,8 triliun hingga semester pertama tahun ini. Penerimaan ini meningkat sebesar 53,10% dibandingkan semester pertama tahun lalu.

Rinciannya, realisasi penerimaan bea masuk, cukai, dan bea keluar mencapai Rp 60,033 triliun. Sementara realisasi PPn dan PPh impor hingga semester I tahun ini mencapai Rp 69,49 triliun.

Direktur Informasi Kepabeanan Cukai Susiwijono optimis penerimaan bea cukai bakal melejit tahun ini. “Potensi penerimaan akan bertambah 20% hingga 26% tahun ini,” ujarnya, Kamis (30/6).

sumber : kontan.co.id

Kategori:Bea Cukai

Total Penerimaan Bea Cukai Rp28,2 Triliun

Direktorat Jenderal Bea Cukai mencatatkan total penerimaan bea cukai per 30 April 2010 yang sebesar Rp28,2 triliun. Sumbangan tersebut berasal dari cukai tembakau yang mengalami kenaikan sekira 73 persen atau sebesar Rp20,6 triliun.

“Itu masuk ke penerimaan cukai yang totalnya Rp21,2 triliun,” ungkap Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Kushari Supriyanto, melalui pesan singkatnya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (11/5/2010).

Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai per 30 April 2010, penerimaan bea masuk mencapai Rp6,1 triliun, penerimaan cukai mencapai Rp21,2 triliun dan penerimaan dari bea keluar sebesar Rp908 miliar. Sehingga total penerimaan Bea dan Cukai pada periode tersebut mencapai Rp28,2 triliun.

Penerimaan bea dan cukai tersebut meningkat dari penerimaan Maret lalu dengan total Rp21,45 triliun.  Adapun detail penerimaan per 30 April 2010 yaitu penerimaan bea masuk sebesar Rp4,44 triliun, penerimaan cukai Rp16,38 triliun, dan penerimaan bea keluar Rp618 miliar.

sumber : okezone.com

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.